SAMARINDA – Persoalan instalasi kelistrikan di Pasar Pagi Samarinda belum menemukan titik terang. Belum adanya jaringan listrik yang mengalir langsung ke lapak para pedagang membuat pengoperasian pasar masih menghadapi kendala serius.
Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Samarinda, Nurrahmani, mengungkapkan salah satu hambatan utama berasal dari persyaratan yang diajukan pihak PLN. Pemerintah Kota Samarinda diminta membangun gardu listrik sendiri sebelum sambungan dapat diteruskan ke tenant atau lapak pedagang.
“Dari PLN itu mensyaratkan supaya kita harus punya gardu sendiri. Gardu itu sendiri biayanya sekitar Rp2,7 miliar. Baru akan disambungkan ke masing-masing tenant,” ujarnya, Selasa (23/6/2026).
Menurut Nurrahmani, kondisi tersebut menempatkan Pemkot Samarinda pada posisi yang cukup sulit. Di satu sisi, pemerintah berharap sistem penyambungan listrik dapat dilakukan seperti sambungan rumah tangga biasa, namun di sisi lain PLN memiliki standar teknis tersendiri yang harus dipenuhi.
“Diharapkan dari pemerintah kota meminta pembangunannya itu sama dengan listrik rumah biasa, yaitu menyambung dari rumah ke rumah. Makanya ini yang membuat kami berada di posisi sulit,” katanya.
Untuk mencari solusi, Disdag berharap DPRD Samarinda dapat memfasilitasi pertemuan antara pemerintah daerah dan PLN agar diperoleh kesepahaman mengenai standar dan mekanisme penyambungan listrik di Pasar Pagi.
“Bisakah kami mohon kepada dewan untuk memfasilitasi ini supaya SOP PLN dan standar yang diinginkan pemerintah kota bisa menemukan titik temu,” tambahnya.
Kepala Dinas Perdagangan Kota Samarinda, Nurrahmani saat menyampaikan keterangan terkait kendala kelistrikan Pasar Pagi. (Foto: Abdi/MK)
Di tengah kebuntuan tersebut, Nurrahmani mengungkapkan bahwa para pedagang sebenarnya menunjukkan itikad baik untuk membantu pembiayaan. Hasil komunikasi yang dilakukan Disdag menunjukkan sebagian besar pedagang bersedia ikut menanggung biaya tambahan apabila diperlukan untuk percepatan penyediaan listrik.
“Kami sudah komunikasi dengan pedagang. Pada intinya mereka siap membantu pendanaan itu. Misalnya ada tambahan biaya untuk pembangunan trafo atau gardu, mereka bersedia ikut menanggung,” jelasnya.
Bahkan, menurutnya, para pedagang tidak keberatan jika nantinya terdapat penyesuaian biaya layanan yang dibebankan secara bertahap sebagai bagian dari pengembalian investasi pembangunan fasilitas kelistrikan.
Meski demikian, persoalan ini dinilai mendesak karena Pemkot Samarinda telah menargetkan pengisian lapak yang masih kosong pada Agustus mendatang. Saat ini masih terdapat sekitar 1.500 lapak yang belum ditempati pedagang.
“Agustus ini kami sudah menyampaikan surat kepada pedagang bahwa lapak harus ditempati. Kalau tidak ditempati akan kami tarik dan diberikan kepada pedagang lain yang siap berjualan,” tegas Nurrahmani.
Ia juga mengingatkan bahwa meskipun anggaran pembangunan gardu disetujui sekarang, prosesnya tidak bisa dilakukan secara instan. Mulai dari tahapan administrasi, pengadaan hingga pembangunan fisik diperkirakan memerlukan waktu lebih dari tiga bulan.
“Kalau pun Rp2,7 miliar itu disetujui sekarang, prosesnya tidak seketika. Ada tahapan lelang, administrasi, kemudian pembangunan. Itu bisa memakan waktu lebih dari tiga bulan,” ujarnya.
Karena itu, Disdag berharap persoalan tersebut dapat segera diselesaikan agar aktivitas perdagangan di Pasar Pagi Samarinda dapat berjalan optimal sesuai target yang telah ditetapkan pemerintah kota. (Abdi/en)
