SAMARINDA – Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menegaskan kebudayaan harus menjadi fondasi utama pembangunan berkelanjutan, bukan sekadar pelengkap. Pesan itu disampaikannya saat membuka kegiatan PKPRIM bertema “Pengembangan Budaya untuk Masa Depan Berkelanjutan” di Hotel Mercure Samarinda, Minggu (26/7/2026).
Kegiatan yang digelar Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) bersama Komisi X DPR RI itu menghadirkan peneliti, akademisi, pelaku budaya, praktisi ekonomi kreatif, serta perwakilan pemerintah daerah untuk membahas strategi penguatan kebudayaan di Kalimantan Timur. Turut hadir Kepala BRIDA Kaltim Fitriansyah dan Peneliti Ahli Muda BRIN Abdul Rohim.
Dalam sambutannya, Hetifah menilai Indonesia membutuhkan bangsa yang mampu merawat kebudayaannya agar memiliki jati diri yang kuat di tengah perubahan zaman yang berlangsung cepat.
“Kalau pembangunan hanya diukur dari kemajuan teknologi dan angka-angka ekonomi, tanpa budaya, maka pembangunan kita akan kehilangan jiwanya,” ujarnya.
Menurut Hetifah, pengembangan kebudayaan harus menjadi bagian dari seluruh prioritas pembangunan nasional, termasuk dalam implementasi Asta Cita Presiden.
Dialog Budaya bertema “Pengembangan Budaya untuk Masa Depan Berkelanjutan” yang diselenggarakan BRIN bersama Komisi X DPR RI di Hotel Mercure Samarinda. (Foto: Hanafi/MK)
Ia mengungkapkan, berdasarkan Data Pokok Kebudayaan, Kalimantan Timur memiliki sedikitnya 5.385 entitas kebudayaan yang mencakup cagar budaya, objek pemajuan kebudayaan, sumber daya manusia kebudayaan, lembaga kebudayaan, hingga sarana dan prasarana budaya.
Potensi tersebut, lanjutnya, harus dikelola melalui kebijakan yang berpihak kepada pelaku budaya dan ekonomi kreatif.
“Investasi pada kebudayaan bukanlah pengeluaran. Dukungan terhadap kebudayaan akan memperkuat ekonomi sekaligus modal sosial masyarakat,” tegasnya.
Hetifah juga menyoroti tantangan pelestarian budaya, mulai dari menurunnya penggunaan bahasa daerah, komersialisasi budaya tanpa perlindungan, hingga masih terbatasnya akses digital bagi pelaku budaya.
Karena itu, ia mendorong digitalisasi sebagai sarana pelestarian melalui pengembangan museum digital, arsip digital, dokumentasi budaya, hingga pemanfaatan teknologi untuk mengenalkan budaya kepada generasi muda.
Selain itu, Hetifah mengusulkan adanya beasiswa khusus bagi mahasiswa yang menempuh pendidikan di bidang seni dan budaya agar regenerasi pelaku budaya terus berjalan.
“Kita perlu memastikan regenerasi pelaku budaya tetap berjalan. Jangan sampai anak-anak yang memiliki minat di bidang budaya terkendala biaya pendidikan,” katanya.
Ia juga meminta pemerintah mulai mengukur dampak ekonomi dari berbagai festival budaya dan kegiatan seni agar kebijakan pendanaan sektor kebudayaan memiliki dasar yang lebih kuat.
“Kalau manfaat ekonominya dapat diukur dengan baik, pemerintah akan semakin yakin bahwa membangun kebudayaan adalah investasi untuk masa depan, bukan sekadar menghabiskan APBD,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BRIDA Kaltim, Fitriansyah, menekankan pentingnya perlindungan terhadap kekayaan budaya daerah melalui riset yang berkelanjutan.
Menurutnya, BRIN bersama mitra daerah terus melakukan penelitian, mulai dari inventarisasi tanaman tradisional yang memiliki nilai budaya, perlindungan bangunan bersejarah, hingga pengembangan bahasa daerah.
Ia mengungkapkan hasil penelitian menunjukkan masih banyak bangunan bersejarah yang berubah fungsi sehingga memerlukan perlindungan lebih serius. Penggunaan bahasa daerah di kalangan generasi muda juga terus mengalami penurunan.
Sebagai upaya pelestarian, BRIDA Kaltim bersama Politani Samarinda mengembangkan Etam-Edu, sebuah permainan edukatif untuk pembelajaran Bahasa Kutai.
“Kami berharap bahasa daerah tidak punah. Melalui Etam-Edu, anak-anak bisa belajar Bahasa Kutai dengan cara yang menyenangkan sehingga minat mereka terhadap bahasa daerah terus tumbuh,” katanya.
Fitriansyah juga menyebut hasil riset menemukan sedikitnya 108 jenis tanaman tradisional yang perlu didokumentasikan dan dilestarikan sebagai bagian dari pengetahuan lokal masyarakat.
Selain itu, ia menyambut baik gagasan pembangunan museum baru di Kalimantan Timur. Namun, menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus didasarkan pada kajian akademik yang matang agar benar-benar sesuai kebutuhan masyarakat.
“Kebijakan sebaiknya berbasis riset sehingga pembangunan museum maupun program pelestarian budaya benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujarnya.
Usai pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan materi bertema “Pengembangan Budaya untuk Masa Depan Berkelanjutan” yang menghadirkan Abdul Rohim, Galih Sedayu, dan Putri Khaira Ansuri sebagai narasumber. Diskusi dipandu moderator Dion, kemudian ditutup dengan sesi tanya jawab, penyerahan cinderamata, dan foto bersama. (Hanafi/en)
