SAMARINDA – Gelombang demonstrasi terkait kenaikan harga Pertamax dan berbagai kebijakan pemerintah pusat merambah Kota Samarinda. Ratusan mahasiswa menggelar aksi di kawasan Jalan Slamet Riyadi, tepat di turunan Jembatan Mahakam, Kamis (18/6/2026).
Massa aksi sempat berencana menutup akses Jembatan Mahakam sebagai bentuk tekanan kepada pemerintah. Namun upaya tersebut diadang aparat kepolisian yang berjaga di lokasi.
Meski demikian, mahasiswa tetap bertahan dan melanjutkan aksi hingga malam hari. Pantauan di lapangan menunjukkan massa masih berada di lokasi sekitar pukul 19.00 Wita sambil menyampaikan orasi secara bergantian.
Salah seorang peserta aksi, Ihsan, mengatakan demonstrasi tersebut membawa lima tuntutan yang dianggap mewakili keresahan masyarakat terhadap kondisi ekonomi dan politik nasional saat ini.
“Yang pertama mengevaluasi dan menghentikan program Koperasi Desa Merah Putih. Yang kedua menolak represi aparat dan militerisme di ruang sipil,” ujarnya.
Massa mahasiswa menggelar aksi di turunan Jembatan Mahakam, Jalan Slamet Riyadi, Samarinda. (K. Irul Umam/MK)
Selain itu, mahasiswa juga menyoroti besarnya belanja negara yang dinilai tidak sejalan dengan kondisi ekonomi masyarakat. “Yang ketiga mengenai APBD dan APBN yang sangat gemuk,” katanya.
Tuntutan berikutnya berkaitan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak dan kebutuhan pokok yang dinilai semakin membebani masyarakat. “Yang keempat mengenai BBM yang dinilai sangat tinggi dan harga kebutuhan pokok yang sedang naik-naiknya,” lanjut Ihsan.
Mahasiswa juga mendesak agar pembahasan hak angket segera dibawa ke rapat paripurna. “Yang terakhir, segerakan ke paripurna dan sertakan hak angket tersebut,” tegasnya.

Secara keseluruhan, massa aksi menyampaikan lima tuntutan, yakni menurunkan harga BBM dan bahan pokok, menghentikan kekerasan aparat terhadap warga sipil, mengevaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) serta menghentikan Koperasi Desa Merah Putih, menghentikan pemborosan APBN dan APBD disertai penguatan nilai rupiah, serta mempercepat pembahasan hak angket melalui rapat paripurna.
Aksi berlangsung dalam pengawalan ketat aparat kepolisian. Sejumlah peserta juga meneriakkan seruan “revolusi” dalam orasi mereka sebagai bentuk protes terhadap berbagai kebijakan yang dinilai tidak berpihak kepada masyarakat. (K. Irul Umam/en)


